Bank Salah Transfer, Pegawai hingga Pejabat Bisa Dipidana, Ini Pasalnya

“Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Saepudin mengatakan pelanggaran terhadap Pasal 49 ayat (1) tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun1992 Tentang Perbankan (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A “adalah kejahatan”. 

“Ketika Bank melakukan transfer telah melakukan berbagai tahapan yaitu pelaksanaan transaksi melalui proses maker, checker, approver, dan konfirmasi. Maker sebagai pihak pembuat transaksi dan checker sebagai peneliti keabsahan transaksi,approversebagai pihak yang menyetujui dan konfirmasi adalah pihak yang menyampaikan kepada nasabah bahwa dana telah masuk,” kata Saepudin.

Begini perlindungan hukum untuk nasabah

Dosen Program Studi Hukum di Universitas Pelita Harapan (UPH) Jonker Sihombing mengatakan dalam keterangan tertulisnya, nasabah yang beritikad baik jika mengetahui ada salah transfer dari bank mendapatkan perlindungan hukum. 

“Hukum memberikan perlindungan terhadap nasabah beritikad baik. Itikad baik ini dinyatakan ada ketika nasabah berhati-hati atau penduga-dugaan dengan menanyakan perihal dana yang masuk ke rekeningnya,” ujar Jonker, Sabtu, 6 November 2021.

Ia menambahkan pemidanaan nasabah menggunakan Pasal 85 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana tidak dapat diterapkan begitu saja, melainkan pihak bank harus menunjukkan bukti terlebih dulu, apalagi, jika nasabah tersebut telah melakukan pengecekan, mengonfirmasi ke bank atas transfer dana yang masuk ke rekening miliknya.

Zero Hour Rules

Ahli hukum perdata dan hukum acara perdata Yahya Harahap mengatakan dalam pernyataan tertulisnya, pada Pasal 3 UU Transfer Dana disebutkan bahwa batas waktu yang wajar dalam memperbaiki kesalahan transfer adalah mengikuti prinsip zero hour rules, artinya jika pengirim atau penyelenggara tidak mempermasalahkan transfer yang dilakukan sampai pukul 00.00 WIB di hari yang sama, maka telah terjadi perpindahan hak dari pengirim ke penerima.