AHY Sebut Demokrat Siap Evaluasi Produk Hukum Jika Kembali ke Pemerintahan

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Demokrat siap mengevaluasi beberapa produk hukum jika partainya kembali ke pemerintahan. Terutama kata AHY produk-produk hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Partai Demokrat. “Kalau kemudian nanti kami punya kesempatan sejarah untuk kembali ke pemerintahan nasional, tentu kami akan segera evaluasi mana-mana yang perlu segera direvisi. Nanti ada prioritasnya, rankingnya, urgensinya. Ada mana dulu yang perlu didahulukan,” kata AHY di Jakarta, Jumat (14/7/2023) malam. Walaupun demikian, dia memastikan evaluasi itu bukan sikap yang tanpa alasan, mengingat produk-produk hukum yang memang berdampak baik untuk kehidupan masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Demokrat tentu bakal dipertahankan. “Kalau yang bagus, oke, relevan, adil, lanjutkan! Tetapi, begitu nggak bener, nggak make sense (masuk akal, red.) kita revisi. Itu semangat kami,” kata AHY. Dalam pidatonya itu, AHY menyinggung penolakan Demokrat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan Rancangan Undang-Undang Kesehatan. “Tetapi Demokrat tidak didengarkan, (DPR) ketok palu (mengesahkan UU Cipta Kerja), ternyata benar produk Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi yang akhirnya harus dilakukan perbaikan dalam kurun waktu tertentu,” kata AHY. Kemudian, dia juga menyayangkan aturan belanja wajib (mandatory spending) sebesar 5 persen dari APBN yang dihapus dalam Undang-Undang Kesehatan. Ketentuan itu sebelumnya diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. “Demokrat berpendapat, agar anggaran wajib sebesar minimal 5 persen dari APBN yang dihapus di UU Kesehatan, seharusnya dipertahankan. Saya ulangi, harusnya tetap dipertahankan!” kata AHY dalam pidato politiknya. Terkait belanja wajib itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin selepas Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/7), menjelaskan keputusan menghapus ketentuan itu dalam Undang-undang Kesehatan didasari fakta manfaat kesehatan tidak ditentukan oleh besaran nominal uang yang dikeluarkan. "Besarnya spending (pengeluaran) tidak menentukan kualitas dari outcome (manfaat). Tidak ada data yang membuktikan semakin besar spending, derajat kesehatannya makin baik," kata Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin. Terlepas dari penjelasan itu, ada dua fraksi di DPR yang menolak UU Kesehatan, yaitu PKS dan Partai Demokrat.(ant/muu)

AHY Sebut Demokrat Siap Evaluasi Produk Hukum Jika Kembali ke Pemerintahan

Berita Terkait

SBY: Demokrat dan Prabowo Harus Menjadi Bagian dari Solusi

AHY Tak Hadiri Acara Demokrat karena Dampingi Prabowo, SBY: Negara yang Utama, Baru Partai

SBY Dituding Terlibat Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Laporkan Empat Akun Medsos ke Polda Metro

SBY Dituding sebagai Dalang Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Patahkan dengan Fakta Mencengangkan

Topik Terkait

Ahy

Demokrat

Agus Harimurti Yudhoyono

Evaluasi

Produk Hukum

Saksikan Juga

Pascabencana, Sekolah Masih Tertutup Lumpur Tebal di Aceh Tamiang

Presiden Prabowo Akan Resmikan Proyek Kilang Minyak Terbesar RI Hari Ini

Peresmian 166 Sekolah Rakyat di 34 Provinsi

Sambutan Presiden Prabowo di Sekolah Rakyat Banjarbaru

Timothy Ronald Dilaporkan ke Polisi Dugaan Penipuan Trading Kripto

Miris! Usai Duel Persija vs Persib, Keluarga Thom Haye Diteror Ancaman Pembunuhan

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Banjir

Aceh

Polda Metro Jaya