Polemik JIS disebut kental muatan politik, Demokrat singgung proyek Hambalang tak dilanjutkan Presiden Jokowi.
Sumber :
  • Muhammad Bagas-tvOne

Polemik JIS Disebut Kental Muatan Politik, Demokrat Singgung Proyek Hambalang Tak Dilanjutkan Presiden Jokowi

Sabtu, 8 Juli 2023 - 12:19 WIB

Jakarta, tvOnenews.com - Polemik JIS disebut kental muatan politik, Demokrat singgung proyek Hambalang tak dilanjutkan Presiden Jokowi.

Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron merespons polemik Jakarta International Stadium (JIS) yang kental kaitannya dengan politik.

Menurutnya, proyek pembangunan JIS pada masa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat sorotan tajam lantaran menuju Pemilu 2024.

Adapun Anies Baswedan menjadi calon presiden (capres) yang diusung NasDem bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Demokrat dan PKS.

"Mengenai JIS, kita pada akhirnya prihatin bahwa sesuatu yang sifatnya politik semestinya tidak terlalu jauh di bawah padahal hal yang ini menjadi kebanggaan bangsa," kata Herman, Jumat (7/7/2023).

Herman menegaskan pembangunan JIS bukan milik Anies Baswedan yang waktu itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta melainkan Indonesia.

Dia mengaku heran terkait banyaknya pihak yang mengomentari JIS, tetapi fokus terhadap mencari kelemahan Anies Baswedan.

Polemik JIS disebut kental muatan politik, Demokrat singgung proyek Hambalang tak dilanjutkan Presiden Jokowi. Dok: Muhammad Bagas-tvOne

"Jadi harusnya kebanggaan saja. Jangan kemudian dicari mana yang menjadi kelemahannya sehingga kemudian jejak Mas Anies di Jakarta seolah-olah hanya meninggalkan sesuatu yang salah," tegasnya.

Selain itu, Herman menyebutkan kondisi tersebut memperburuk citra politik di Indonesia.

"Saya prihatin kalau politik semuanya seperti itu," tambahnya.

Herman turut menyinggung polemik JIS layaknya proyek Hambalang yang dianggap mangkrak.

Menurutnya, proyek Hambalang era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mangkrak, tetapi tidak dilanjutkan pada pemerintahan Presiden Jokowi.

"Itu mangkrak karena tidak dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya. Bayangkan setelah ada perseorangan itu police line. Kalau ada police line itu kan tidak bisa dibangun," imbuhnya. (lpk/nsi)

Berita Terkait :
Topik Terkait
Saksikan Juga
02:10
01:29
03:46
02:20
01:37
02:13
Viral