DPR RI Minta Pemerintah Tak Terjebak Perangkap Utang yang Ditawarkan China Soal Proyek Kereta Cepat

Awiek menilai, penjaminan utang dengan skema APBN bukan solusi ideal saat ini. Kemudian, dia menjelaskan bahwa APBN sedang mengejar target defisit wajib kembali ke bawah 3% sebelum 2024.

"Sementara belanja perlindungan sosial, pengendalian inflasi, belanja pendidikan dan belanja rutin wajib diprioritaskan Pemerintah," ujarnya.

Ia pun meyakini bahwa ruang fiskal akan semakin tertekan jika utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung dijaminkan APBN.

"Meski bentuknya penjaminan tetap ada risiko APBN yang terlibat dalam pembayaran bunga dan cicilan pokok apabila konsorsium Kereta Cepat mengalami kesulitan pembayaran utang," tuturnya.

Untuk diketahui, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan China meminta utang untuk membiayai bengkak Kereta Cepat Jakarta-Bandung dijamin APBN.

Hal ini terungkap usai Luhut melakukan kunjungan kerja ke China beberapa waktu lalu. Namun, pemerintah sendiri tidak ingin hal itu dilakukan. 

Luhut menyebutkan pemerintah akan mengarahkan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) untuk menjamin utang tersebut.