Administrasi Arsip dan Arsip Nasional Temukan Lebih dari 100 Dokumen Bertanda Rahasia di Tanah Mantan Presiden Donald Trump

Washington, Amerika Serikat — Administrasi Arsip dan Arsip Nasional menemukan lebih dari 100 dokumen bertanda rahasia, dengan total lebih dari 700 halaman, dari kumpulan awal 15 kotak yang diambil dari Mar-a-Lago awal tahun ini, menurut korespondensi pemerintah publik yang baru. 

Hal ini memperjelas sejumlah besar dokumen rahasia pemerintah yang ditemukan beberapa bulan lalu dari tanah milik mantan Presiden Donald Trump di Florida, jauh sebelum penjabat FBI kembali ke sana dengan surat perintah penggeledahan pada 8 Agustus dan menghapus 11 set catatan rahasia tambahan. 

Surat perintah itu mengungkapkan penyelidikan FBI terhadap potensi kepemilikan catatan yang melanggar hukum serta menghalangi keadilan.

Angka-angka pada dokumen dimasukkan dalam surat 10 Mei di mana penjabat Arsiparis Debra Steidel Wall mengatakan kepada pengacara Trump, Evan Corcoran, bahwa pemerintahan Biden tidak akan menghormati klaim perlindungan mantan presiden atas hak istimewa eksekutif atas dokumen tersebut.

Corcoran telah berminggu-minggu sebelumnya meminta waktu tambahan untuk meninjau materi yang ditemukan di dalam kotak, sebelum Arsip Nasional menyerahkannya ke FBI sehingga dia dapat menentukan apakah dokumen tertentu tunduk pada hak istimewa eksekutif dan karenanya dibebaskan dari pengungkapan, menurut surat itu.

Surat itu diumumkan Selasa di situs Arsip Nasional. Itu dirilis Senin malam di situs web yang diluncurkan oleh John Solomon, yang ditunjuk oleh Trump pada bulan Juni, untuk menjadi salah satu perwakilannya yang ditunjuk untuk Arsip Nasional dan yang merupakan sekutu Trump dan jurnalis konservatif.

Surat pengarsip mengatakan Departemen Kehakiman telah menemukan "tidak ada preseden untuk penegasan hak eksekutif oleh mantan Presiden terhadap Presiden yang sedang menjabat untuk mencegah yang terakhir" dari memperoleh dari Arsip Nasional catatan presiden milik pemerintah federal dan yang diperlukan untuk bisnis pemerintah saat ini.