Gaji Polisi dan Tentara Dipotong! Papua Nugini Dilanda Kericuhan Mengerikan

Pemerintah mengaitkan pemotongan gaji tersebut akibat dari kesalahan dalam sistem penggajian, dan dengan tegas menolak adanya kenaikan pajak yang disengaja.

Sam Koim, Komisi Jenderal Komisi Pendapatan Dalam Negeri, menyampaikan kekhawatiran tersebut, dan berjanji akan melakukan penyelidikan menyeluruh oleh pemerintah atas masalah tersebut.

Sementara itu, Perdana Menteri James Marape secara eksplisit menyatakan bahwa tidak ada kenaikan pajak resmi yang diizinkan oleh pemerintah.

Dia meyakinkan pekerja yang terkena dampak untuk melakukan penyelidikan dan berkomitmen untuk memperbaiki pemotongan gaji yang salah.

Dalam upaya meringankan krisis, Departemen Keuangan bermaksud mengeluarkan pernyataan komprehensif yang mengklarifikasi situasi tersebut.

Selain itu, ada rencana untuk mengganti jumlah pemotongan yang tidak semestinya selama siklus gaji awal tahun 2024.

Situasi kacau ini menggarisbawahi pentingnya tata kelola yang transparan dalam menyelesaikan masalah keuangan yang berdampak pada angkatan kerja dan memulihkan stabilitas layanan publik. (mg10/aag)