Yogyakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut Anies Baswedan mempunyai banyak kebijakan yang berbeda dengan Presiden Jokowi.

Oleh karena itu, Hasto menilai sikap Partai NasDem sebagai pendukung pemerintahan Jokowi bertentangan dengan keputusan Surya Paloh selaku ketua umum partai yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024.

“Kalau kita lihat persoalannya adalah berbagai kebijakan Pak Anies berbeda dengan Presiden Jokowi," kata dia di dalam diskusi Election Corner bertajuk 'Mengembalikan Kembali Politik Programatik di Pemilu 2024' yang diselenggarakan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), dikutip dari YouTube Department of Politics and Government - Universitas Gadjah Mada, Senin (10/10/2022).

Ia pun memberikan contoh kebijakan Jokowi yang bertolak belakang dengan Anies. Yaitu, terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan.

Menurut Hasto, Jokowi ingin memindahkan ibu kota berdasarkan pertimbangan geopolitik. Namun, Anies menolak ibu kota dipindahkan. Tak hanya itu, perbedaan kebijakan ini juga muncul dalam menangani banjir di Jakarta.

“Ini kan dua hal yang berbeda, sehingga melahirkan kontradiksi ketika ada salah satu partai pendukung pemerintahan Pak Jokowi mengusung Pak Anies yang dari sisi kebijakannya berbeda dengan Presiden Jokowi. Dalam penanganan banjir juga berbeda, dan lain-lain,” jelasnya.

Sebagai informasi, Anies resmi dideklarasikan sebagai capres dari Partai NasDem pada 3 Oktober 2022 lalu. Ia menghadiri langsung acara deklarasi tersebut yang digelar di NasDem Tower, Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan itu, Anies masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan masa jabatannya akan berakhir pada 16 Oktober mendatang.

Pasca deklarasi capres, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI itu langsung mengunjungi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 7 Oktober 2022 lalu di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat.

Megawati Umumkan Capres PDIP Juni

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto bocorkan waktu pengumuman capres dari PDIP.

Menurut dia, PDIP akan mengumumkan nama capres pilihan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada bulan Juni 2023 mendatang. Adapun pertimbangan itu merujuk pada pengalaman pencalonan Presiden Jokowi kala itu.

"Pak Jokowi dulu diumumkan pada bulan Maret oleh Bu Mega. Maret 2014, pemilunya bulan Juni. Sehingga kalau kita menggunakan analogi itu, ya kira-kira Juni tahun depan (2023), pas bulan Bung Karno, di situ," kata Hasto di Yogyakarta, dikutip dari YouTube Department of Politics and Government - Universitas Gadjah Mada, Senin (10/10/2022).

Ia berkata demikian saat menjawab pertanyaan dalam diskusi Election Corner bertajuk 'Mengembalikan Kembali Politik Programatik di Pemilu 2024' yang diselenggarakan Fisipol Universitas Gadjah Mada hari ini.

Hasto mengatakan, PDIP sudah merasakan pemilu secara berulang kali. Kemudian, waktu pendaftaran capres dan cawapres juga masih tahun depan, yakni Oktober 2023.

Atas hal ini, ia mengaku PDIP telah menyiapkan segala pencapresan sampai kepada visi dan misi.

"Kyai Ma'ruf itu diputuskan, pendaftaran di KPU besok, diputuskan Minggu, jam 4 sore, pendaftarannya hari senin. Itu Kyai Ma'ruf, karena dinamika politik itu real. Maka visi-misi itu kami persiapkan," jelasnya.

Sebagai informasi, PDIP sampai saat ini belum mendeklarasikan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024. Partai bernuansa merah itu juga belum memutuskan koalisi parpol.

Puan Maharani digadang-gadang akan menjadi capres pilihan Megawati. Di sisi lain, nama Ganjar Pranowo juga mendapatkan elektabilitas tinggi di berbagai survei untuk maju capres.

Saat ini, PDIP tengah aktif melakukan safari politik ke berbagai parpol. 

Adapun parpol yang sudah dikunjungi oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani antara lain Partai NasDem, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Sejahtera (PKB), dan Partai Golkar.

Pertemuan Megawati dan Jokowi Tak Terkait Pencapresan Anies

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Batutulis tidak terkait dengan deklarasi Partai NasDem yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres).

"Tidak ada kaitannya dengan itu," ujar Hasto, Minggu (9/10/2022).

Dia mengatakan pertemuan antara Megawati dan Presiden Jokowi pada Sabtu (8/10/2022) lalu memang direncanakan secara periodik dan sering dilakukan.

Alasan dipilihnya Batutulis sebagai lokasi pertemuan karena daerah tersebut memiliki alasan historis.

Hasto menceritakan lokasi itu merupakan tempat saat Megawati mempersiapkan Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta.

"Jadi itu suatu tempat yang secara historis kepemimpinan Pak Jokowi juga sangat kuat. Suasana kebatinan itulah yang mengambil pembahasan fundamental bangsa dan negara," katanya.

Terkait usungan capres dan calon wakil presiden (cawapres) dari PDIP, Hasto menegaskan hal itu menjadi kewenangan Megawati. Dia dan PDIP tetap disiplin menunggu arahan Megawati.

Hasto memaparkan PDIP tidak ingin terburu-buru menetapkan dan mendeklarasikan bakal capres demi pengaruh ekor jas atau coattail effect, yakni merujuk pada hasil yang diraih dengan melibatkan tokoh penting atau tokoh tersohor.

"PDIP mencalonkan pemimpin dengan kesadaran bahwa memimpin bangsa dan negara tidak ringan tanggung jawabnya, perlu dipersiapkan matang. Apa yang menjadi harapan rakyat itu yang akan dijawab PDIP," jelasnya.

Dia menyebutkan salah satu poin yang dibahas dalam pertemuan antara Megawati dan Presiden Jokowi itu terkait kepemimpinan nasional.

Dengan populasi yang begitu besar, Indonesia perlu satu pemimpin dengan rekam jejak kepemimpinan yang baik.

Sehingga, hal itu juga dibahas dalam pertemuan di Batutulis tersebut.

Dia juga mengingatkan Pemilu 2024 adalah momentum dalam mempersiapkan pemimpin bangsa.

Oleh karena itu, PDIP mencari sosok yang mampu mengemban tanggung jawab itu. (ant/nsi/saa/muu)