Yogyakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut Anies Baswedan mempunyai banyak kebijakan yang berbeda dengan Presiden Jokowi.

Oleh karena itu, Hasto menilai sikap Partai NasDem sebagai pendukung pemerintahan Jokowi bertentangan dengan keputusan Surya Paloh selaku ketua umum partai yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024.

“Kalau kita lihat persoalannya adalah berbagai kebijakan Pak Anies berbeda dengan Presiden Jokowi," kata dia di dalam diskusi Election Corner bertajuk 'Mengembalikan Kembali Politik Programatik di Pemilu 2024' yang diselenggarakan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), dikutip dari YouTube Department of Politics and Government - Universitas Gadjah Mada, Senin (10/10/2022).

Ia pun memberikan contoh kebijakan Jokowi yang bertolak belakang dengan Anies. Yaitu, terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan.

Menurut Hasto, Jokowi ingin memindahkan ibu kota berdasarkan pertimbangan geopolitik. Namun, Anies menolak ibu kota dipindahkan. Tak hanya itu, perbedaan kebijakan ini juga muncul dalam menangani banjir di Jakarta.

“Ini kan dua hal yang berbeda, sehingga melahirkan kontradiksi ketika ada salah satu partai pendukung pemerintahan Pak Jokowi mengusung Pak Anies yang dari sisi kebijakannya berbeda dengan Presiden Jokowi. Dalam penanganan banjir juga berbeda, dan lain-lain,” jelasnya.

Sebagai informasi, Anies resmi dideklarasikan sebagai capres dari Partai NasDem pada 3 Oktober 2022 lalu. Ia menghadiri langsung acara deklarasi tersebut yang digelar di NasDem Tower, Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan itu, Anies masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan masa jabatannya akan berakhir pada 16 Oktober mendatang.