Menjelang Lengser, Anies Baswedan Sepakati Pulau G Jadi Permukiman, Fraksi PDIP: Dulu Dia Paling Menentang

Jakarta - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta sindir Gubernur Anies Baswedan terkait arahan Pulau Reklamasi Pulau G yang akan dijadikan sebagai permukiman warga. Hal ini dinilai karena sejak awal Anies Baswedan adalah pihak yang paling menentang terkait proyek Pulau Reklamasi ini, tetapi mengapa menjelang akhir masa jabatan dia justru menyetujuinya? “Ya, konsep awal pembangunan Reklamasi kan itu, justru pertanyaannya adalah dulu dia paling menentang soal reklamasi, kok sekarang di ujung masa jabatannya yang tinggal beberapa hari lagi mengeluarkan semacam legalitas terhadap pelaksanaan reklamasi. Kenapa untuk menambah beban daratan gak dari dulu? Pertanyaannya kan gitu,” kata Gembong saat dikonfirmasi oleh media, Sabtu (24/9/2022). Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu dinilai Gembong tidak konsisten terhadap gugatan yang Anies canangkan pada tahun 2017 silam. Diketahui, proyeksi pembangunan Pulau Reklamasi sempat dihentikan hingga akhirnya diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). “Artinya konsistensi, saya butuh konsistensi aja. Konsistensi janji yang disampaikan ketika tahun 2017 terkait dia akan menghentikan reklamasi, kan gitu loh,” sindir Gembong. “Ya, memang menghentikan reklamasi betul dihentikan. Tapi selanjutnya diberikan izin. IMB diterbitkan,” lanjutnya. Lebih lanjut, politikus kelahiran Wonogiri ini meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberi kepastian terhadap status pulau-pulau yang ada di Pulau Reklamasi. “Pertanyaannya apakah itu masih tetap sebagai pulau, atau apakah seperti yang dikatakan sekarang sebagai pantai?” pungkasnya. Sebagai informasi, arahan Pulau G untuk permukiman tercantum dalam Pasal 192 nomor (3) Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan DKI Jakarta. Kepala Dinas Cipta Karya, Pertanahan, dan Tata Ruang (Citata) DKI Jakarta Heru Hermawanto menyatakan bahwa kawasan Pulau Reklamasi Pulau G diarahkan untuk permukiman telah dimuat dalam Pergub RDTR. Kendati demikian, hal tersebut belum dapat dipastikan karena perlu diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) terlebih dahulu. “Itu sebenarnya belum (dipastikan) Karen situ belum ditentukan. Itu kan harus diatur di Perda,” ungkapnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2022). Nantinya Perda yang merincikan proyeksi pengarahan permukiman di Pulau G adalah Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Menutupi pernyataannya, Heru mengungkapkan bahwa arahan permukiman di Pulau G dilakukan karena kebutuhan warga Ibu Kota akan tempat tinggal tergolong tinggi. (agr/act)

Menjelang Lengser, Anies Baswedan Sepakati Pulau G Jadi Permukiman, Fraksi PDIP: Dulu Dia Paling Menentang

Berita Terkait

Tinjau Lokasi Pascabencana di Sumatera, Baguna PDIP DKI Jakarta Serahkan Bantuan Hingga Dirikan Posko Dapur Umum Hingga

Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, Polisi Periksa Pemimpin Perusahaan, Ini Hasilnya...

Gedung Terra Drone Tak Punya Alat Keselamatan yang Memadai, Gubernur DKI Jakarta: Tidak Dipersiapkan Sama Sekali

Penyebab Kebakaran Gedung Terra Drone Terungkap? Ini Kata Polri Usai 22 Orang Pekerja Tewas

Topik Terkait

Anies Baswedan

Pulau Reklamasi

Pulau G

Gembong Warsono

Permukiman

Menambah Daratan

Dki Jakarta

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Dpr