WFH Jumat ASN Surabaya Disorot DPRD, Dinilai Rawan Hari Kejepit

Selain pengawasan, Didik juga menyoroti pentingnya evaluasi pada tahap awal penerapan WFH agar kebijakan bisa berjalan optimal.

Sementara itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Perekonomian mendorong penerapan skema kerja fleksibel berupa WFH satu hari dalam sepekan bagi ASN setelah periode Lebaran 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi kerja serta mengurangi beban mobilitas dan konsumsi energi, dengan tetap memastikan layanan publik berjalan normal.

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah menerapkan kebijakan serupa dengan memilih hari Rabu sebagai jadwal WFH ASN. Penentuan hari tersebut merupakan bagian dari penyesuaian teknis di daerah agar pelaksanaan kerja fleksibel tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.(chm)