Bukan Cuma IPK, Ini Cara Perguruan Tinggi RI Mendorong Lulusan Berdaya Saing Global

tvOnenews.com - Perguruan tinggi tak lagi hanya menjadi pusat transfer ilmu, tetapi juga motor pembentuk kompetensi global, karakter profesional, dan kesiapan kerja internasional. 

Di tengah percepatan pembangunan nasional dan arus globalisasi tenaga kerja, universitas di berbagai negara berlomba menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu bersaing lintas batas. 

Bank Dunia dan OECD berulang kali menekankan bahwa negara dengan sistem pendidikan tinggi adaptif akan lebih cepat memetik bonus demografi dan memenangkan kompetisi ekonomi global.

Pengalaman negara maju menunjukkan arah yang jelas. Jerman, misalnya, sukses mengintegrasikan pendidikan vokasi dan industri melalui sistem dual system yang membuat lulusan siap kerja di pasar global. 

Sementara Australia dan Kanada mengembangkan skema internasionalisasi mahasiswa yang dibarengi perlindungan hukum serta literasi migrasi tenaga kerja. Praktik-praktik ini menegaskan bahwa daya saing global tidak lahir secara instan, melainkan melalui kolaborasi erat antara kampus, pemerintah, dan dunia kerja.

Melansir dari berbagai sumber, di Indonesia, pendekatan serupa mulai diperkuat. Sejumlah perguruan tinggi mendorong kerja sama lintas kementerian untuk memastikan lulusan tidak hanya kompeten, tetapi juga terlindungi saat memasuki pasar kerja internasional. 

Model inilah yang mengemuka dalam forum Musyawarah Wilayah Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Jawa Barat 2025, ketika Universitas Teknologi Bandung (UTB) memaparkan praktik kolaborasi strategis dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI)/BP2MI.

Kolaborasi tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman. Penandatanganan dilakukan oleh Rektor Dr. Muchammad Naseer, S.Kom., M.T. bersama pimpinan kementerian terkait. Kerja sama ini difokuskan pada penguatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, untuk meningkatkan kompetensi, kesiapan kerja, serta pelindungan bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya dari kalangan mahasiswa dan lulusan. Sejalan dengan MoU, kedua pihak juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pembentukan Migrant Center sebagai pusat layanan terintegrasi. 

Fasilitas ini dirancang untuk menyiapkan calon PMI yang kompeten, berkarakter, memahami regulasi, serta memiliki literasi pelindungan sebelum terjun ke luar negeri. Pendekatan ini selaras dengan praktik di negara-negara maju yang menempatkan aspek perlindungan dan kesiapan mental sebagai bagian penting dari mobilitas global tenaga kerja.

Menteri KP2MI, Drs. H. Mukhtarudin, dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya sinergi pemerintah dan perguruan tinggi. Menurutnya, kampus memiliki peran strategis dalam membangun kompetensi, karakter, serta pemahaman regulasi agar mobilitas global SDM Indonesia berlangsung aman dan berkelanjutan. 

Pernyataan ini menguatkan pandangan OECD bahwa tata kelola migrasi tenaga kerja berbasis pendidikan akan meningkatkan daya saing nasional. Model kolaborasi ini kemudian dipaparkan secara terbuka dalam Muswil APTISI Jawa Barat 2025. 

Dalam forum tersebut, kampus ini diminta berbagi praktik baik sebagai rujukan perguruan tinggi swasta lain. Materi yang disampaikan menyoroti peluang dan tantangan pengiriman mahasiswa untuk kegiatan akademik dan kerja di luar negeri, termasuk kuliah kerja internasional.

“Internasionalisasi mahasiswa harus diiringi dengan kesiapan dan sistem pelindungan yang kuat. Kerja sama dengan KP2MI menjadi fondasi penting agar mahasiswa dan lulusan siap berkontribusi secara profesional dan bermartabat di tingkat internasional,” jelas Dr. Muchammad Naseer.

Melalui pemaparan di forum APTISI dan penguatan kerja sama lintas kementerian, UTB, sebagai salah satu contoh, menunjukkan bagaimana perguruan tinggi dapat berperan aktif mendukung kebijakan nasional. 

Upaya ini sekaligus menegaskan bahwa daya saing global SDM Indonesia hanya dapat dicapai melalui kolaborasi berkelanjutan, meniru praktik terbaik negara maju, namun tetap berakar pada kebutuhan dan konteks nasional. (udn)