Bukti Tangkal Kerusakan Alam, Satgas Halilintar PKH Gerak Cepat Tertibkan 75 Perusahaan Tambang

Jakarta, tvOnenews.com — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) terus berupaya mempercepat penguasaan kembali lahan pertambangan yang teridentifikasi melanggar ketentuan. Melalui Satgas Halilintar menargetkan sebanyak 75 perusahaan tambang yang nakal masuk dalam daftar penertiban fisik hingga akhir tahun ini. Ketua Satgas Halilintar PKH, Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang mengatakan pihaknya turut melakukan pemasangan plang penyegelan di lokasi-lokasi yang melanggar hukum bahwa selain fokus penagihan denda administrative. Ia menegaskan hingga saat ini sebanyak 51 perusahaan telah resmi dikuasai kembali oleh negara.. “Target kami di sampai akhir tahun ini minimal harus bisa menguasai kurang lebih 75 perusahaan yang sudah dilakukan verifikasi. Jadi, verifikasi ini terus berjalan,” kata Fabriel kepadda awak media, Jakarta, Rabu (24/12/2025). Febriel mengakui adanya tantangan berat yang dihadapiSatgas di lapangan terutama dalam menindak praktik tambang dengan pola hit and run. Menurutnya aktivitas ini umumnya terjadi di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau yang dikenal sebagai wilayah koridor. Ia menekankan Satgas Halilintar sendiri telah mengamankan sedikitnya 63 unit alat berat dalam operasi penertiban di wilayah Bangka Belitung. Langkah pengamanan ini menjadi komitmen pemerintah untuk memitigasi kerusakan kawasan hutan sekaligus menghentikan kebocoran sumber daya alam secara ilegal. Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian menilai bahwa praktik pertambangan ilegal sudah menjadi ancaman serius dengan nilai kerugian negara yang ditaksir mencapai ribuan triliun rupiah. Ia menjelaskan keberadaan satgas menjadi krusial karena selama ini penegakan hukum dan tata kelola di kementerian terkait masih bersifat normatif dan dinilai kurang menyentuh akar persoalan. “Itu yang artinya saya sangat hormat sama kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang melakukan tindakan extraordinary, yaitu dengan membentuk Satgas PKH dan juga Satgas Halilintar,” katanya. Ramson turut serta menyoroti rumitnya penelusuran subjek hukum di balik tambang ilegal karena pola kepemilikan saham yang berlapis. Bahkan, kata Ramson, dinilai sering kali menghambat proses penindakan jika hanya mengandalkan jalur birokrasi biasa. Dirinya menekankan bahwa meski Satgas merupakan tindakan sementara, keberadaannya sangat diperlukan dalam 5 hingga 10 tahun ke depan untuk menciptakan efek jera bagi para penambang ilegal. “Harus seperti itu supaya ada jadinya efek jeranya bagi yang mau melakukan tindakan-tindakan ilegal di dalam sektor pertambangan," pungkasnya.(raa)

Bukti Tangkal Kerusakan Alam, Satgas Halilintar PKH Gerak Cepat Tertibkan 75 Perusahaan Tambang

Berita Terkait

Ada Kabar Buruk, Siklon Makin Dekat Ancam Hujan Ekstrem Jawa-Sumatera

DPR RI Desak Komdigi Takedown Berita Viral

Siswa SD di NTT Bunuh Diri Usai Tak Sanggup Beli Buku, Selly Gantina: Potret Nyata Kemiskinan Struktural

Buntut Konten Pornografi, DPR Sebut Pemblokiran Grok AI Tak Cukup, Dorong Regulasi AI

Topik Terkait

Satgas Pkh

Satgas Halilintas

Mayjen Tni Febriel Buyung Sikumbang

Pertamabnagan

Dpr Ri

Tambang

Saksikan Juga

Menkeu Purbaya Sidak Perusahaan Pengemplang Pajak di Tangerang

Adies Kadir jadi Hakim Konstitusi MK, Juda Agung Isi Posisi Wamenkeu RI

Bocah di Ngada Akhiri Hidup, Cak Imin: Pejabat Harus Responsif

Anggota Satpol PP Tewas di Tangan ODGJ

Viral Potongan Uang Pecahan 50 dan 100 Ribu Rupiah di TPS Bekasi

Kericuhan Pecah! Warga Bentrok Depan Ponpes, Pimpinan Diduga Cabuli Santriwati

Viral

Prabowo Subianto

Banjir

Jakarta

Aceh

Polda Metro Jaya