Tantangan Pascabencana: Dari Data hingga Lapangan Jadi Strategi Monitoring Pascabencana Banjir Bisa Cegah Lonjakan Kemiskinan

Di tingkat provinsi, tim melakukan pertemuan dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi. Dalam pertemuan tersebut disampaikan sejumlah persoalan utama pascabanjir, antara lain gangguan jaringan listrik dan telekomunikasi, kebutuhan alat berat untuk normalisasi sungai akibat endapan lumpur, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Koordinasi juga dilakukan dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Nanda Satria. Ia menyoroti pentingnya langkah konkret dan terukur dalam penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mempercepat penanganan pascabencana banjir dan longsor. 

Banjir yang melanda Kota Padang tidak hanya merendam permukiman dan memutus akses jalan, tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap sanitasi lingkungan, khususnya di Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh.

Penguatan data dilakukan melalui pertemuan dengan Kalaksa BPBD Sumatera Barat, Era Sukma, untuk menyelaraskan informasi kebencanaan serta menentukan daerah kabupaten dan kota yang layak dikunjungi. 

Selanjutnya, peninjauan langsung wilayah terdampak di Kota Padang, yakni Kecamatan Koto Tangah dan Pauh, dengan pendampingan aparat kecamatan. Kunjungan juga dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman, bersama Bupati Jon Kennedy Azis dan jajaran perangkat daerah dan BPBD setempat. Peninjauan berlanjut ke Kecamatan VII Koto guna melihat langsung kondisi warga dan infrastruktur pascabanjir.

Secara keseluruhan, keterlibatan BP Taskin diarahkan pada fungsi koordinatif lintas lembaga dalam penanganan pascabencana, terutama terkait dampak sosial-ekonomi. 

Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa bencana tidak memperbesar kerentanan dan angka kemiskinan di wilayah terdampak. Monitoring dan evaluasi yang akurat diharapkan menjadi dasar kebijakan pemulihan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. (udn)