Kepala Daerah dan Legislatif Surabaya Jemput Bola: Desak DPR RI Ambil Sikap Soal Sengketa Tanah Eigendom

tvOnenews.com - Polemik berkepanjangan mengenai status hukum tanah Eigendom Verponding di Kota Surabaya, Jawa Timur, kini telah dibawa ke tingkat nasional. Pemerintah Kota (Pemkot) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya secara langsung mendatangi Gedung DPR RI di Jakarta untuk mendesak solusi konkret dan kepastian hukum bagi warganya. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI, perwakilan Pemkot dan DPRD Surabaya menyoroti pentingnya payung hukum nasional terkait status tanah warisan kolonial ini. Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, yang memimpin rombongan legislatif, menegaskan bahwa sengketa tanah Eigendom sudah lama menimbulkan keresahan dan ketidakpastian bagi masyarakat. Ia mendesak Komisi II DPR RI untuk mengambil langkah tegas. "Kami mendorong agar dibentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus dan DPR dapat membuat regulasi yang komprehensif. Sengketa ini harus segera diselesaikan agar legalitas tanah warga terjamin dan tidak terus menjadi masalah hukum," ujar Yona Bagus Widyatmoko. Menurutnya, kepastian hukum sangat vital bagi ribuan warga yang telah lama tinggal dan memiliki sertifikat hak atas tanah yang terbit di atas lahan yang diklaim sebagai Eigendom. Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Pemkot Surabaya, yang mewakili Wali Kota Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa Pemkot telah mengambil langkah proaktif untuk melindungi warganya. Wali Kota Eri Cahyadi dilaporkan telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang isinya menegaskan perlindungan terhadap sertifikat hak atas tanah warga yang diterbitkan oleh BPN di atas tanah Eigendom yang sah. SE ini bertujuan agar sertifikat tersebut dihormati dan tidak dapat diperkarakan. Langkah ini diambil Pemkot sebagai upaya mencegah adanya kriminalisasi terhadap warga oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai ahli waris Eigendom. Menanggapi desakan dari Surabaya, Komisi II DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Pemkot dan DPRD Surabaya untuk mencari solusi dan kepastian hukum. Salah satu anggota Komisi II DPR RI dari F-PDI Perjuangan menyatakan mendukung langkah Pemkot dan DPRD. Sementara itu, perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang hadir dalam RDPU menyatakan akan patuh dan tunduk pada kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat, baik dari DPR maupun kementerian terkait, mengenai status hukum tanah Eigendom di Indonesia. Dorongan dari Surabaya ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi penyelesaian masalah tanah Eigendom yang telah menjadi bom waktu konflik agraria di berbagai kota besar di Indonesia.(chm)

Kepala Daerah dan Legislatif Surabaya Jemput Bola: Desak DPR RI Ambil Sikap Soal Sengketa Tanah Eigendom

Berita Terkait

Prasetya Media Summit 2025 Jadi Kampanye bersama Pentahelix, Perkuat Ekosistem Media di Jawa Timur.

Pelindo Petikemas Gratiskan Biaya Layanan Bantuan Bencana Aceh dan Sumatra

Gubernur Khofifah Lepas 55 Transmigran Jatim ke Tiga Provinsi

Apa Itu GMNI? Secara Resmi Memecat YouTuber Resbob Setelah Ditangkap Polisi

Topik Terkait

Tanah

Warga

Hukum

Surabaya

Saksikan Juga

Akses Jalan Hancur, Bupati Aceh Tengah Beberkan Sulitnya Kirim Logistik ke Warga

KPK Dalami Dugaan Dana Nonbudgeter Rp200 Miliar Mengalir ke Ridwan Kamil

Penampakan Wilayah Bener Meriah, 917 Warga Masih Terisolasi

Dengarkan Keluhan Korban, Wapres Gibran Tinjau Wilayah Terdampak Bencana di Aceh

Tim SAR Gabungan kembali Evakuasi Satu Korban Tewas Bencana Banjir di Tapteng

Huntara Dibangun Secara Bertahap untuk para Korban Bencana di Sumatra | Breaking News

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Banjir