Masyarakat Disebut Setuju Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Pemberian gelar Pahlawan Nasional bagi Presiden RI ke-2, Soeharto terus menyorot perhatian publik.

Direktur Eksekutif KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensat) mengatakan 80,7 persen masyarakat setuju jika Presiden ke-2 RI Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

Hal tersebut dikatakan Hensat berdasarkan hasil Survei KedaiKOPI terkait persepsi publik tentang wacana pengangkatan Soeharto dan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi pahlawan nasional.

"Sebanyak 80,7 persen mendukung Soeharto menjadi pahlawan nasional, sementara yang tidak mendukung 15,7 persen dan yang tidak tahu 3,6 persen," kata Hensat dalam paparan Survei Pengangkatan Pahlawan Nasional melalui akun Youtube Hendri Satrio Official, Jakarta, Sabtu (8/11/2025).

Hensat menjelaskan berdasarkan survei tersebut masyarakat setuju dengan pengusungan Soeharto jadi pahlawan nasional karena beberapa hal.

Tercatat ada 78 persen orang mendukung dengan alasan dianggap berhasil membawa Indonesia mencapai swasembada pangan.

"Selain itu, 77,9 persen mendukung dengan alasan Soeharto dinilai berhasil melakukan pembangunan untuk bangsa," ungkapnya.

Tak hanya itu, Hensat menjelaskan sebanyak 63,2 persen masyarakat mendukung dengan alasan Soeharto dinilai berhasil menghadirkan sekolah dan sembako murah dan 59,1 persen dengan alasan stabilitas politik yang baik.

Sedangkan, barisan yang tidak mendukung Soeharto terbagi menjadi beberapa kelompok.

Menurutnya sebanyak 88 persen responden tidak mendukung Soeharto karena maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme selama masa jabatannya.

Kemudian 82,7 persen responden tidak mendukung karena Soeharto dianggap membungkam kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. 

"Lalu ada 79,6 persen menolak karena Soeharto merupakan pelanggar HAM dan 61,3 persen beralasan Soeharto terlibat dalam kasus intimidasi beberapa pihak dalam peristiwa kontroversi," katanya.

Hensat melanjutkan temuan data ini seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam memutuskan gelar pahlawan untuk Soeharto.

Dia berharap seluruh pandangan masyarakat ini dapat diperhitungkan sehingga keputusan yang diambil pemerintah nantinya merupakan jalan tengah yang tepat.

“Ini adalah alasan alasan yang sangat krusial bagi sejarah Indonesia. Jadi dan ini harusnya bisa menjadi pertimbangan dari pemerintah dalam memutuskan nantinya. Jadi jangan hanya dilihat banyak yang setuju, tapi dilihat juga yang tidak setuju," ujar Hensat.