Aktivis hingga Akademisi Gelar Konsolidasi Nasional Dukung Presiden Prabowo Wujudkan Kedaulatan Energi

Bogor, tvOnenews.com – Sejumlah aktivis lintas generasi yang tergabung dalam Komite Nasional Pergerakan Indonesia untuk Kedaulatan dan Kemandirian Energi menggelar diskusi bertajuk “Gerakan Rakyat Bersama Presiden Prabowo Wujudkan Kedaulatan dan Kemandirian Energi”.

Acara ini berlangsung di The Teras Dara Restaurant & Lounge, Jalan Ahmad Yani No.52, Kota Bogor, Senin (22/9/2025).

Diskusi tersebut digagas sebagai forum konsolidasi sekaligus bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mengambil langkah strategis menyelamatkan BUMN Pertamina.

Para aktivis menilai Pertamina harus dijaga agar tidak menjadi “bancakan” segelintir oknum yang hanya merugikan kepentingan bangsa.

Acara ini dihadiri oleh Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar, Sekjen FSPPB Sutrisno, Wasekjen FSPPB Titok Dalimunthe, Sekjen Komite Nasional Pergerakan Indonesia untuk Kedaulatan dan Kemandirian Energi Aam Abdul Salam, dan akademisi Universitas Trisakti Dr. Virna Sulfitri, serta Dr. Rowlan Takaya.

Hadir pula sejumlah elemen gerakan seperti Sinergi Merah Putih, Jaringan Pergerakan Pemuda Mahasiswa dan Santri Jabar, Lingkar Kajian Sinergi, Jaringan Pergerakan Masyarakat Sukabumi Selatan, Barikade ’98, hingga Forum Mahasiswa Palabuhanratu.

Sekjen FSPPB Sutrisno menegaskan pentingnya menjaga kemandirian energi nasional, terutama di tengah riuh isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilontarkan sejumlah SPBU swasta usai kuota impor BBM tahun ini habis.

“Pemerintah sudah memenuhi permintaan kuota impor BBM sebesar 110 persen dari kuota impor tahun 2024. Artinya, secara perhitungan bisnis, SPBU swasta sudah mampu memenuhi target penjualan dan profit tahun 2025. Jadi kalau mereka membuat riuh dengan isu PHK, justru perlu dipertanyakan komitmen investasinya,” ujar Sutrisno.

Menurutnya SPBU swasta tidak bisa hanya berorientasi pada keuntungan tanpa memikirkan kontribusi nyata bagi rakyat Indonesia.

“Jangan sampai hanya berburu untung di Indonesia, tetapi abai terhadap penyerapan tenaga kerja. Kita harus sama-sama mendukung, pemerintah harus segera menasionalisasi BUMN Pertamina. Agar jangan dipakai untuk bancakan segelintir oknum saja,” tegas Sutrisno.

Presiden FSPPB Arie Gumilar menambahkan bahwa isu PHK yang dihembuskan sebagian SPBU swasta bisa dibaca sebagai upaya memberi tekanan terhadap pemerintah dalam menentukan arah kebijakan energi nasional.

“Ini alarm bagi kita. Bila sedikit saja kita gagal mewujudkan kemandirian energi, SPBU asing akan terus menekan Indonesia demi memperluas penguasaan pasar. Bayangkan kalau mereka menguasai hingga 30 persen pasar BBM nasional, tentu mereka bisa memengaruhi kebijakan energi, termasuk potensi mendikte harga,” kata Arie.

Arie juga menilai, pengelolaan energi seharusnya kembali berada di tangan negara, sebagaimana sebelum era reformasi, ketika minyak menjadi penopang utama APBN.

“Jangan biarkan urusan energi dikelola oleh swasta. Negara harus ambil peran. Dulu dari minyak kita bisa menyumbang APBN sampai 85 persen. Kenapa tidak kita sekarang ambil alih kembali,” ujarnya.

Ia bahkan mengajak mencontoh keberhasilan Malaysia yang melalui Petronas mampu menjadikan energi sebagai pilar kedaulatan nasional.

“Padahal Malaysia dulu mereka belajar tata kelola ke kita. Sekarang mereka dengan Petronas-nya berhasil menjadi negara yang berdaulat dalam bidang energi,” pungkas Arie.

Dalam konsolidasi ini, Komite Nasional Pergerakan Indonesia untuk Kedaulatan dan Kemandirian Energi menghasilkan deklarasi sebagai berikut:

1.  Pertamina menjadi perusahaan nasional di bawah presiden, tidak bisa diprivatisasi
2.  Mendukung Perpu Tentang Tata Kelola Migas yang Berdaulat
3.  Tidak terprovokasi oleh isu-isu liar yang melemahkan Pertamina
4.  Menyerukan Gerakan Rakyat bersama Presiden Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian energi.