Prabowo Beri Amnesti 1.178 Narapidana, Termasuk Kasus UU ITE dan Makar di Papua

tvOnenews.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada 1.178 narapidana. Pemberian amnesti tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pemberian Amnesti yang ditandatangani pada 1 Agustus 2025. “Sesuai arahan Pak Presiden, kami di Kemenkum telah memverifikasi data dari Kementerian IMIPAS. Dari total 1.669 narapidana dan anak binaan, 1.178 telah memenuhi syarat untuk mendapatkan amnesti,” ujar Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas dalam konferensi pers yang dikutip Selasa, (5/7). Supratman mengatakan alasan pemberian amnesti atau abolisi tersebut adalah untuk menjaga keutuhan NKRI. "Dari awal presiden memang menginginkan, karena beliau selalu berpikir tentang keutuhan NKRI. Jadi beliau selalu menekankan tentang keutuhan dan kita harus betul-betul bersatu padu untuk membangun bangsa ini," ungkapnya. Supratman menyebut pemberian amnesti ataupun abolisi dari Prabowo sedari awal tak tertuju kepada orang-orang tertentu. "Sama sekali tak pernah membicarakan tentang orang," ujarnya. Suprtaman juga menjelaskan bahwa hampir 99 persen data penerima amnesti berasal dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). “Hampir 99 persen datanya berasal dari Kementerian Imipas. Ada pengguna narkotika. kemudian ada makar tanpa senjata yang di Papua sebanyak enam orang,” tegasnya. “Kemudian, ada orang dalam gangguan jiwa 78 orang, kemudian penderita paliatif 16 orang, kemudian ada yang disabilitas dari sisi intelektual satu orang. Kemudian, usia yang lebih dari 70 tahun 55 orang. Kemudian, di luar itu juga ada penghinaan kepada kepala negara, ITE juga tiga orang,” lanjutnya. Supratman kembali menegaskan bahwa Preisden Prabowo tidak mencampuri urusan proses hukum terkait dengan pemberian amnesti atau abolisi. Menurutnya, Presiden punya pertimbangan sendiri dalam memutuskan. "Presiden punya pertimbangan bagaimana seluruh kekuatan politik itu bisa bersama-sama membangun republik ini. Apalagi sebentar lagi kita akan merayakan 80 tahun Indonesia merdeka,” tegasnya lagi. Diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, serta abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong. Selain Hasto, amnesti diberikan kepada Sugi Nur Raharja (Gus Nur) yang terseret kasus konten YouTube-nya dalam mempertanyakan keaslian ijazah Presiden ke-7, Joko Widodo. Selanjutnya, amnesti juga diberikan kepada Yulianus Paonganan atau Ongen yang terjerat dalam kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait penghinaan terhadap Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.(chm)

Prabowo Beri Amnesti 1.178 Narapidana, Termasuk Kasus UU ITE dan Makar di Papua

Berita Terkait

Libur Akhir Tahun 2025, Presiden Prabowo Siapkan Diskon Besar Tarif Tol hingga Tiket Pesawat

Gelar Rapat di Hambalang, Prabowo Perintahkan Hunian Korban Bencana di Sumatera Dikebut

Induk Koperasi Pedagang Pasar Dukung Pemerintah Jaga Stabilitas Harga Bahan Pokok Jelang Nataru 2026

Menko Zulhas Meninjau Lahan Pertanian yang Terdampak Bencana Banjir di Bireuen

Topik Terkait

Amnesti

Abolisi

Prabowo

Keputusan

Pers

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Dpr