Dedi Mulyadi Tiba-tiba Datang ke Kantor KPK, Ada Apa?

tvOnenews.com, Jakarta — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara mengejutkan muncul di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin (21/5/20225) pagi.

Mengenakan pakaian serba putih lengkap dengan ikat kepala khas Sunda, pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini datang dengan tujuan yang jelas yakni memastikan transparansi anggaran dan efektivitas penggunaan dana publik di wilayahnya.

Dalam pernyataan resminya usai bertemu jajaran KPK, Dedi menegaskan bahwa pertemuan tersebut fokus pada upaya pencegahan korupsi, khususnya melalui efisiensi anggaran dan pergeseran fokus belanja daerah ke sektor prioritas masyarakat.

“Kami bertemu jajaran KPK, terutama mendapat arahan dari Pak Ujang Bahtiar selaku Direktur Korsup Wilayah 2 KPK. Beliau memberikan arahan terkait efisiensi dan realokasi belanja pemerintah agar lebih tepat sasaran,” ujar Dedi.

KPK, kata Dedi, menekankan pentingnya mengarahkan anggaran daerah pada sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, irigasi, dan listrik.

Salah satu langkah konkret yang diumumkan KDM adalah realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat sebesar lebih dari Rp5 triliun.

Menurutnya, efisiensi ini menyasar belanja rutin dan kegiatan yang dianggap tidak memiliki dampak langsung bagi masyarakat.

Contoh konkritnya, Rp700 miliar untuk TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di sektor pendidikan akan dialihkan untuk pembangunan ruang kelas baru, menjawab kebutuhan nyata sekolah-sekolah di berbagai kabupaten/kota.

Anggaran perjalanan dinas dan sosialisasi program Pemda akan dipangkas dan dialihkan ke pembangunan jalan serta penerangan listrik untuk 240.000 warga yang belum menikmati listrik.

Total Rp250 miliar akan dialokasikan untuk membantu masyarakat mengakses listrik—naik signifikan dari alokasi sebelumnya yang hanya Rp9 miliar.

“Yang penting bukan hanya serapan anggaran, tapi output, outcome, dan benefit bagi masyarakat. Itu arahan KPK dan menjadi komitmen kami,” tegas Dedi.

Dedi Mulyadi juga Jelaskan Konsep "Barak untuk Anak Nakal”

Di luar aspek keuangan, Dedi juga menyinggung program pendidikan karakter yang sedang viral yakni mengirim siswa nakal ke barak militer. 

Program ini, menurutnya, bukan bentuk hukuman melainkan pembinaan disiplin dan moral bagi remaja yang terlibat tawuran, kecanduan game, minuman keras, dan perilaku menyimpang lainnya.

“Ini adalah pendidikan berkarakter. Anak-anak yang terjebak perilaku negatif diajak mengikuti pendidikan kedisiplinan sebagai bekal masa depan mereka,” ujar Dedi.

KPK Apresiasi Komitmen Jabar

Direktur Korsup Wilayah 2 KPK Bahtiar Ujang Purnama, memberikan apresiasi atas langkah-langkah Pemprov Jawa Barat. Ia menyebut pertemuan ini sebagai bentuk nyata komitmen daerah untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

“Kami berharap apa yang dirancang Gubernur Jabar ini menjadi langkah nyata yang berdampak langsung kepada masyarakat,” kata Ujang.

Langkah Dedi Mulyadi hari ini menandai arah baru dalam pengelolaan keuangan daerah: efisien, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Dengan menggandeng KPK dalam pengawasan belanja publik, Jawa Barat tampaknya tengah menegaskan diri sebagai provinsi pelopor dalam akuntabilitas dan inovasi sosial.

“Kami ingin memastikan bahwa uang rakyat digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Tidak ada ruang untuk pemborosan apalagi korupsi,” tutup Dedi.