Sudah Waktunya Indonesia Melakukan Hilirisasi Produk Pertambangan

Dalam catatan Wisnu, jika Prabowo/Gibran memerintah dirinya berharap Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) terus diperbanyak. Jika WPR banyak, otomatis Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diajukan oleh masyarakat juga kian banyak sehingga potensi terjadi pergerakan roda ekonomi kian tinggi.

Untuk IPR perorangan lanjut Wisnu bisa mendapat izin pertambangan 5 hektare, sementara untuk izin pertambangan koperasi bisa mencapai 10 hektare. Untuk memberantas pertambangan ilegal, Wisnu menegaskan pemerintah harus memperbanyak WPR dengan melibatkan DPRD Kabupaten. Jika pemerintahan Prabowo/Gibran serius membenahi tambang ilegal, Wisnu optimis persoalan tambang ilegal akan selesai.

Demikian yang disampaikan wisnu ketika mengisi materi seminar nasional di universitas Syah kuala Banda Aceh.(chm)