Sustainable District Outlook: Ajang Cerita Perjalanan Inovasi dan Transformasi Kabupaten Lestari Menuju Kemandirian di 2045

Banyak terobosan yang berhasil kami capai, seperti bagaimana Aceh Tamiang berhasil mengakselerasi proses birokrasi untuk perolehan STDB di sektor sawit di Aceh Tamiang. SHM jadi lebih mudah didapatkan, hingga hari ini petani Aceh Tamiang sudah menerima 2.000 SHM secara gratis dan 4.000 STDB, atau sekitar 40% capaian target nasional. Atau bagaimana kabupaten Sintang meluncurkan Perbup Sintang Collaborative Governance yang merupakan kebijakan inovatif dimana secara formal kerja kolektif multipihak ditetapkan sebagai model kerja di Sintang.Bentuk capaian perencanaan lainnya adalah telah disinergikannya dokumen RPJPD untuk periode 2025-2045 dengan komitmen perlindungan ekosistem, percepatan inovasi dan investasi berbasis alam serta pengembangan usaha dan SDM lokal di kabupaten.

Berbagai capaian yang ditunjukkan dalam Sustainable District Outlook juga sesuai dengan arahan agenda nasional terutama terkait pembangunan berkelanjutan. Indonesia saat ini tengah mendorong Penguatan Kerangka Regulasi atas Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik berorientasi BioProspeksi dan BioEkonomi, penguatan hilirisasi dan pengembangan produk berbasis alam yang melibatkan sektor usaha, penguatan riset dan inovasi nasional, penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya genetik dan penegakan hukum terhadap upaya biopiracy, dan sinergi lintas sektor dan para pelaku yang terlibat.

Pemerintah, saat ini sudah mendetailkan rencana penggunaan dua pendekatan tersebut, antara lain pengembangan sektor ekonomi baru berbasis inovasi seperti biosimilar dan vaksin, protein nabati, pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi seperti biokimia pangan, herbal dan nutrisi. Hal tersebut, tertuang di dalam dokumen pengembangan RPJPN 2025 - 2045 sebagai salah satu strategi transformasi ekonomi baru dan diperkuat dengan masuknya Indeks Pengelolaan Keanekaragaman hayati (IPK) sebagai satu dari 45 Indikator yang disusun dalam draft RPJPN 2024-2045.

Dr. Vivi Yulaswati, MSc., selaku Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/BAPPENAS, menyampaikan bahwa “Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs. Prinsip-prinsip keberlanjutan perlu diintegrasikan dalam seluruh aspek pembangunan di seluruh level pemerintahan/yurisdiksi. Tata kelola pemerintah daerah yang bijak dan berkelanjutan merupakan salah satu langkah nyata. Kami mengapresiasi komitmen dari 9 kabupaten anggota LTKL, yang melaksanakan berbagai inovasi dan pengembangan portofolio berbasis pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan arah pembangunan nasional.”

Ir. Medrilzam, M.Prof. Econ, Ph.D, selaku Plt. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan “arah kebijakan RPJPN 2024-2045 adalah Pengembangan industri berbasis inovasi dan riset, terutama untuk mendorong ekonomi biru, ekonomi hijau dan bioekonomi. Peningkatan produk sumber daya hayati yang berkelanjutan melalui bioprospeksi di tingkat genetik dan spesies, hilirisasi peningkatan nilai tambah produk berbasis keanekaragaman hayati, Pengembangan dan pengelolaan digital sequence information atau sumber daya genetik serta pemanfaatan jasa wisata, jasa ekosistem dengan penerapan prinsip inklusif berkelanjutan yang menjunjung asas kesetaraan untuk kesejahteraan masyarakat, melindungi dan menghormati kearifan lokal dan kedaulatan negara," jelas Medrilzam. Oleh karenanya kami mengapresiasi komitmen dari 9 kabupaten anggota yang ditunjukkan dengan telah terintegrasinya perencanaan daerah dengan berbagai inovasi dan pengembangan portfolio berbasis alam yang sejalan dengan arah pembangunan nasional,” lanjut beliau.

M. Pradana Indraputra, selaku Staf Khusus Bidang Peningkatan Pengusaha Nasional menyampaikan “Kementerian Investasi/ BKPM telah menerbitkan Kajian Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mendorong Investasi Global dan Ekonomi Hijau. Ini adalah bentuk komitmen dan upaya dari pemerintah, melalui Kementerian Investasi/ BKPM dalam memetakan potensi sektor-sektor yang potensial dalam mendukung investasi hijau, memotret dan menganalisis persoalan di lapangan, dan menyusun skenario strategi operasionalisasi penanaman modal yang memungkinkan. Beberapa strategi yang dilakukan pemerintah terkait ekonomi hijau ini antara lain mengembangkan desain kebijakan dan regulasi khusus untuk ekonomi hijau; mendesain kembali kelembagaan untuk ekonomi hijau supaya lebih kuat dan tidak saling tumpang tindih; menyinkronkan peta jalan ekonomi hijau dengan peta jalan NDC dan investasi; menyinkronkan sistem pendukung untuk pembiayaan NDC dan investasi; memperluas kerja sama bilateral dan multilateral khusus untuk percepatan transisi ekonomi hijau; serta mengoptimalkan peran perwakilan pemerintah untuk ‘green branding’ secara kontinu,” jelas Pradana.