Komite IV DPD RI Rapat Kerja dengan BPS Bahas KEM-PPKF di RAPBN 2025

Kawasan Timur Indonesia tumbuh lebih cepat dibanding Kawasan Barat Indonesia, secara spasial tiga kelompok provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Maluku dan Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Pertumbuhan ekonomi di ketiga wilayah tersebut utamanya didorong oleh kegiatan pertambangan, industri logam, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). “Pertumbuhan ekonomi menurut provinsi tidak merata antar wilayah. Provinsi-provinsi yang merupakan pusat ekonomi di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera tumbuh di bawah lima persen,” ucap Amalia Adinggar Widyasanti, PhD. 

Berdasarkan data statistik tingkat pengangguran dan kemiskinan terus menurun. Hal ini juga dapat dilihat bahwa disparitas antar wilayah masih tinggi, karena sebagian pusat-pusat pertumbuhan ekonomi memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang relatif tinggi. “Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2024 secara nasional 4,82%, TPT tertinggi adalah Provinsi Banten sebesar 7,02 persen dan TPT terendah Provinsi Papua Pegunungan 1,18 persen, namun ada 13 provinsi lebih tinggi daripada nasional,” ujar Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).

Sementara itu Tingkat Kemiskinan pada Maret 2023 di Indonesia adalah 9,36 persen. Tingkat kemiskinan tertinggi di Papua sebesar 26,03 persen sementara tingkat kemiskinan terendah adalah Provinsi Bali sebesar 4,25 persen. Secara umum tingkat kemiskinan di 16 provinsi lebih tinggi dari pada nasional.  Pertumbuhan ekonomi secara umum sudah sangat baik dengan meningkatnya kesejahteraan amsyarakat, tapi masih ada beberapa provinsi yang perlu tumbuh lebih inklusif.  

Ir. H. Sukisman Azmi, M.Hum., dalam rapat kerja tersebut menyampaikan harapan agar BPS menjadi acuan di Indonesia terkait dengan data, “Kita menyadari bahwa BPS penting oleh sebab itu kita berharap BPS menjadi kementerian sendiri,” ucap Senator dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut. Selain itu Sukisman juga menyampaikan terkait dengan usia harapan hidup berdasarkan data yang ada pendidikan tidak berpengaruh ternyata usia angkatan hidup, kami melihat di Papua di tingkat pertumbuhan ekonominya bagus, tapi tingkat kemisninannya tinggi.

Muhammad Afnan Hadikusumo, Senator dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyoroti data-data yang berbeda antar kementerian hal ini menimbulkan masalah tersendiri. “Bagaimana langkah BPS untuk membuat standar yang sama terkait data-data kependudukan ini, kita mendorong agar pendataan ini cukup dilakukan oleh BPS agar standarnya satu karena datanya hanya satu jadi penanganan oleh pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah menjadi akurat, tidak memunculkan perdebatan,” ucap Afnan.