Setelah Aiman, Giliran Anies yang Dilaporkan, Begini Tahap-tahap Pembuktian Kebohongan yang Diungkap oleh Reza Indragiri

“Penyidik menangani korban yang notabene dirinya sendiri, akuntabilitasnya akan seperti apa?” tanya Reza.

Menurut Reza, apa yang Aiman dan Anies katakan, oleh para pelapor mereka, dianggap sebagai fitnah.

Prabowo Subianto dan Anies Baswedan (tim tvOnenews/Bagas)

“Yang mencemari nama baik polisi dan Prabowo,” jelasnya. 

Maka menurut Reza, dalam kasus sedemikian rupa, tahap-tahap pembuktiaannya dimulai dari memastikan dahulu.

“Memastikan bahwa perbuatan atau perkataan Aiman dan Anies yang dinilai mencemari nama baik itu benar-benar ada,” ujar Reza.

Kemudian, jika memang ada, buktikan bahwa Aiman dan Anies mengucapkan perkataan bohong mereka dengan dilatarbelakangi itikad buruk. 

“Yakni, harus dibuktikan bahwa Aiman dan Anies mutlak tidak peduli akan ketidakakuratan data mereka,” saran Reza. 

“Mereka tahu bahwa data mereka salah, tapi tetap mereka lontarkan ke publik,” sambungnya.

Kemudian kata Reza yang ketiga ini harus dibuktikan ketika tahap kedua tadi terkesampingkan. 

“Yaitu, harus dibuktikan bahwa Aiman dan Anies tidak mengambil langkah sungguh-sungguh untuk mengecek benar tidaknya data mereka,” kata Reza. 

Maksud Reza di sini adalah, setelah menerima data, Aiman dan Anies tidak melakukan pengecekan data kembali.

“Tidak melakukan tabayyun (check and recheck) atas data tersebut, melainkan langsung menyampaikannya ke publik,” ujar Reza.

Selain itu, Reza juga menambahkan bahwa hukum mengenakan beban pembuktiannya jauh lebih ketat ketika dalam beberapa situasi. 

“Pertama, ketika yang menjadi sasaran narasi bohong adalah pejabat publik atau tokoh publik,” katanya. 

Kedua, ketika narasi bohong itu dikemukakan pada masa kampanye politik.

“Pengenaan standar pembuktian superketat itu dilandasi pandangan bahwa pejabat publik ataupun alat negara memang secara kodrati selama-lamanya selalu menjadi sasaran sorotan negatif khalaya,” kata Reza. 

Tiga Capres Pemilu 2024 (tim tvOnenews/Bagas)

Maka kata Reza, hal ini semakin relevan pada masa kontestasi demokrasi.

“Di mana masyarakat punya kepentingan untuk mengetahui atau diberitahu ihwal segala kebaikan dan keburukan calon pemimpin mereka,” jelasnya.

Reza kemudian mengatakan, maka dari itu pengetatan beban pembuktian pada dasarnya merupakan safeguard yang negara sediakan agar masyarakat tidak salah dalam memilih pejabat atau pemimpin.