Pancasila Tetap Jadi Pilar Utama Pendidikan di Universitas, Simak Pesan Wakil Kepala BPIP kepada 1.650 Lebih Calon Wisudawan Universitas Terbuka

Karjono berpesan tentang pentingnya melanjutkan pendidikan meskipun dalam kondisi finansial yang terbatas. Menurutnya, memilih untuk tetap melanjutkan pendidikan merupakan pilihan yang lebih baik karena masih terdapat harapan di masa depan (Sekolah Kere Tidak Sekolah Kere, Lebih Baik Sekolah Kere karena masih ada yang diharapkan) ujarnya dalam basa jawa.

"Adik-adik mahasiswa/i kalian calon pemegang estafet kepemimpinan bangsa, harus semangat dan harus memiliki daya ungkit lebih, dihadapan Allah Tuhan Yang Maha Esa, harus berani tirakat. Kita lihat Ki Ageng Pengging ingin anaknya jadi Raja puasa 7 tahun akhirnya Joko Tingkir yang bergelar Hadi Wijoyo Jadi Raja Pajang, Ki Ageng Penanahan juga puasa lebih lama anak-anak nya jadi raja raja di Jawa. Pancasila dalam tindakan kita harus sekolah, belajar, dan terus menimba ilmu sampai akhir hayat! Namun, jika nanti kita sudah bekerja, kita harus kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas dan kerja trengginas bekerja dengan penuh dedikasi, dan kerja dengan hati," ujar Ketua UT Jakarta dengan penuh semangat.

Setelah reformasi, aspek yang mengalami pelemahan, di dunia pendidikan, mata ajar dan mata kuliah Pancasila telah hilang, juga lembaga yang mendukung Pancasila turut dinonaktifkan. 

"Antara lain Tap MPR II 1978 tentang Eka Pancakarsa atau P4 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, 1 tahun kemudian Lembaga BP7 dibubarkan, dan UU 20 tahun 2023 tentang Sisdiknas menghilangkan mata ajar atau mata kuliah Pancasila. Ini merupakan situasi yang sangat memprihatinkan," ujarnya.

“Untuk mengatasi hal ini, pada masa Pak Taufik Kiemas menjadi Ketua MPR, dibentuklah Empat Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945,” ujarnya. 

Kemudian, gerakan Revolusi Mental, Bela Negara, Wawasan Kebangsaan, enam pilar pelajar Pancasila dan dibentuknya  UKP PIP dan direvitalisasi menjadi BPIP. 

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan PP 4/2022 tentang Perubahan Atas PP 57/2021 tentang Standar Pendidikan Nasional yang mencabut tiga PP sebelumnya, di mana dalam PP tersebut terdapat ketentuan wajib mata ajar dan mata kuliah Pancasila mulai dari PAUD hingga pendidikan tinggi, bahkan untuk pendidikan formal, nonformal maupun informal.