Puluhan Warga DKI Jakarta Geruduk Balai Kota Minta Heru Budi Atasi Polusi Udara

Jakarta, tvOnenews.com - Koalisi Ibu Kota menggelar aksi di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta. Puluhan massa ini menuntut Pemprov DKI lebih serius dalam menangani polemik polusi udara. Berdasarkan pantauan tim tvOnenews.com, aksi sejumlah elemen masyarakat ini sudah memadati area depan Balai Kota DKI Jakarta sejak pagi. Petugas keamanan dari dalam gedung serta satuan polisi pun tampak siaga di lokasi. Massa yang demo polusi udaraitu membawa spanduk dengan berbagai tulisan seperti 'Pemerintah yang Abai Putusan Pengadilan, Warga Jakarta yang Jadi Korban'. Maksud dari tulisan tersebut menyindir Pemprov DKI Jakarta terkait gugatan polusi udara yang pernah dilayangkan Koalisi Ibu Kota beberapa tahun lalu. "Pulihkan udara Jakarta sekarang, kami berhak menghirup udara bersih," ujar salah satu orator. Kemudian, puluhan massa ini berkesempatan masuk ke dalam gedung DPRD DKI Jakarta. Mereka melakukan aksi di lantai tiga, ruang rapat serbaguna. Ruangan kecil itu dipenuhi lontaran, "Panggil, panggil, panggil Pj-nya (Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono), panggil Pj-nya sekarang juga," teriak mereka serempak. Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyarankan agar di wilayah Jakarta menerapkan Hybrid Working atau pembagian jadwal kerja. Kalau menurut Heru, sistem Hybrid Working ini serupa dengan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah. Hal ini dicanangkan guna menekan angka polusi udara di Jakarta yang semakin mengkhawatirkan. “Kalau jamnya memang masyarakat atau pegawai itu yang bersentuhan masyarakat tentunya ke kantor. Kalau tidak pelayanan perencanaan lain, mungkin work from home ya,” kata dia, saat konferensi pers polusi Jabodetabek, di Jakarta Pusat, Senin (14/8/2023). Heru berharap agar Kementerian/Lembaga lain dapat menerapkan wacana Hybrid Working ini. Sementara untuk Pemprov DKI Jakarta sendiri akan mulai menerapkan wacana tersebut pada September 2023. “Ini sebesar lagi sedang dihitung berapa presentasenya setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Mudah-mudahan September ini saya bisa langsung jalanin,” ungkapnya. Sementara itu, kebijakan Hybrid Working ini bersifat wajib bagi organisasi di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta. Sementara untuk swasta sendiri masih bersifat imbauan. “Swasta tadi hasil rapat, mudah-mudahan swasta dari tingkat pusat bisa menetapkan itu ya kaya covid. Tapi di Pemprov DKI sifatnya wajib di bawah saya,” pungkas dia. (agr)

Puluhan Warga DKI Jakarta Geruduk Balai Kota Minta Heru Budi Atasi Polusi Udara

Berita Terkait

Viral Imbauan Jangan Pulang Malam Bagi Warga Jakarta, Ternyata Ini Penyebabnya

Pemprov DKI Ungkap 10 Gedung di Jakarta Kena SP1, Perizinan dan Bangunan Tak Penuhi Syarat

Pramono Anung Ungkap Masih Pertimbangkan Perayaan Tahun Baru 2026: Yang Jelas Jakarta Tidak Dalam Kemeriahan dan Kemewahan

15 Tersangka Kasus Penculikan-Pembunuhan Kacab BRI Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana, Terancam Penjara Seumur Hidup

Topik Terkait

Polusi Udara

Jakarta

Jabidetabek

Demo

Kualitas Udara

Saksikan Juga

Akses Jalan Hancur, Bupati Aceh Tengah Beberkan Sulitnya Kirim Logistik ke Warga

KPK Dalami Dugaan Dana Nonbudgeter Rp200 Miliar Mengalir ke Ridwan Kamil

Penampakan Wilayah Bener Meriah, 917 Warga Masih Terisolasi

Dengarkan Keluhan Korban, Wapres Gibran Tinjau Wilayah Terdampak Bencana di Aceh

Tim SAR Gabungan kembali Evakuasi Satu Korban Tewas Bencana Banjir di Tapteng

Huntara Dibangun Secara Bertahap untuk para Korban Bencana di Sumatra | Breaking News

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Banjir