Emon Si Predator Seksual 120 Anak Bebas dari Penjara, Psikolog Forensik Reza Indragiri Blak-blakan Ingatkan Ini

Jakarta, tvOnenews.com - Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel buka suara soal bebasnya Andri Sobari alias Emon pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Sebelumnya Emon pelaku sodomi terhadap 120 anak di Sukabumi, Jawa Barat pada 2014 silam telah bebas dari penjara sejak Februari 2023 dari Lapas Klas I Cirebon.

Lalu apa yang harus kita lakukan jika pelaku kejahatan seksual terhadap anak kembali ke lingkungan masyarakat?

Apakah masyarakat harus resah? Bahkan memaafkan prilaku menyimpang yang telah dilakukannya?

Reza Indragiri mengingatkan masyarakat akan potensi kejahatan seksual terhadap anak ini tetap bisa saja terjadi lagi.

"Mau memaafkan pelaku, silakan saja. Saya, ketimbang mendorong masyarakat untuk memaafkan, lebih memilih untuk mengingatkan khalayak akan potensi bahaya yang tetap ada pada diri mantan narapidana kejahatan seksual terhadap anak (Emon)," tuturnya saat dihubungi tvOnenews.com, Kamis (24/3/2024).

Bahkan anggota Pusat Kajian Asesmen Pemasyarakatan, Politeknik Imigrasi (Poltekip) ini blak-blakan meminta masyarakat untuk menyebarluaskan foto dan ciri-ciri predator seksual anak.

"Sebarluaskan foto dan ciri-ciri predator. Pajang di wilayah yang mungkin akan dia kunjungi," katanya.

Menurutnya dalam waktu 5 tahun, 10-15 persen predator mengulangi perbuatannya. 

"Setelah 10 tahun, 20 persen menjadi residivis. Setelah 20 tahun, 30-40 persen memangsa korban lagi," ungkapnya.

Lalu bagaimana jika, predator dikebiri? Apakah masyarakat akan merasa aman?

"Libidonya lebih terkendali. Tapi kemungkinan melakukan aksi kejahatan tetap ada. Itu karena akar kejahatannya bukan di hormon, tapi di otak. Toh dia bisa menjahati pakai jari dan lain-lain," terangnya.

Reza mengakui jika saat ini sulit untuk mengestimasi regenerasi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. 

Hal ini bisa dilihat dari asumsi bahwa dark number kasus semacam ini (kekerasan seksual terhadap anak) tergolong tinggi. 

"Artinya, banyak yang tak terlaporkan. Jadi, kita tidak punya basis data untuk meramal," ujarnya.

Indonesia perlu memiliki basis data tentang pelaku dan anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual. 

"Basis data pelaku sebaiknya dibikin open access, sehingga masyarakat bisa waspada. Ini bagian dari upaya meningkatkan daya lenting kolektif terhadap bahaya kejahatan seksual," tambahnya.

Meski begitu dari 100 korban, tidak serta-merta semuanya akan menjelma sebagai predator juga. 

Karena itulah, kata Reza secara simultan, negara harus punya basis data korban yang bersifat limited access. 

"Dimanfaatkan oleh otoritas kesehatan, sosial, pendidikan, hukum untuk terus memonitor dan menangani para korban secara berkelanjutan.

Namun Reza khawatir jika negara tidak setelaten itu. Contohnya saja terjadi pada keluarga terduga teroris yang dipersekusi sampai harus meninggalkan rumah mereka, putus sekolah, dan seterusnya.

"Padahal, tercantum dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan khusus bagi korban kejahatan seksual merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya," pungkasnya.(muu)