Pegawai Pajak yang Tak Profesional Diminta Dilaporkan

Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo meminta warga melapor jika menemukan pegawai bekerja tidak profesional karena hal itu berpengaruh pada integritas dan kepercayaan masyarakat. “Makanya dari awal saya ingatkan profesional. Laporkan saja ke kami bila ada anggota kami yang coba-coba bermain,” kata Suryo, di Jakarta, Sabtu (25/2/2023). Menurut Suryo, salah satu kasus yang menjadi sorotan yakni kekerasan yang dilakukan anak dari pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Dari kasus tersebut, dia menganggap akan meruntuhkan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pajak. Namun, Suryo tak merinci kemana warga bisa melapor jika ada warga hendak melaporkan hal yang tak profesional tersebut. Padahal, katanya, pihaknya telah berusaha menjaga nama baik dan kepercayaan masyarakat. "Dalam dua tahun terakhir yakni 2021 dan 2022, penerimaan pajak negara melebihi target. Dan bila itu hal itu tetap terjaga, bukan tidak mungkin terjadi di akhir 2023," harapnya. Berdasarkan laman Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak pada 2022 mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114 persen dari target Perpres 98/2022 sebesar Rp1.784 triliun, tumbuh 31,4 persen dari realisasi 2021 sebesar Rp1.547,8 triliun. Harapan Suryo, dengan adanya pendapatan pajak yang baik tentu berdampak pada perekonomian negara yang digunakan untuk pembangunan. Sebelumnya, Ketua Umum IKPI, Ruston Tambunan menambahkan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) memiliki peran penting dalam membangun negara yang bersumber dari pajak. "Maka dari itu, IKPI bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus bergerak profesional dan tetap menjaga integritas agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya wajib pajak," ujar Ruston. Ruston juga telah memperpanjang MoU dengan DJP di Jakarta Selatan, pada Jumat (24/2/2023). Peran IKPI Selain itu, pihaknya juga intensif mengedukasi masyarakat, khususnya wajib pajak melalui program pemerintah secara menyeluruh. “Semua program pemerintah tentang perpajakan seperti 'sunset policy', 'tax amnesty', pps (program pengungkapan sukarela) dan regulasi perpajakan kita memberi kontribusi nyata sehingga kerja sama ini dilanjutkan hingga lima tahun ke depan,” tambahnya. Sebagai contoh, IKPI Cabang Pekanbaru membantu masyarakat melaporkan pajak dengan melakukan pengisian SPT sehingga langkah serupa bakal dilakukan ke beberapa wilayah lainnya. “Karena dipercaya, kami akan lebih mudah menjalankan peran membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya,” katanya. Ketua Departemen Humas IKPI Henri PD Silalahi mengungkapkan, penandatanganan kerja sama tersebut disaksikan 200 peserta secara luring serta lebih dari 1.500 anggota IKPI secara daring. (ant)

Pegawai Pajak yang Tak Profesional Diminta Dilaporkan

Berita Terkait

DJP Kawal Aktivasi Coretax di tvOne, Dorong Kesiapan Wajib Pajak dan Perkuat Sinergi Media

Menaker Jamin Tidak akan Ada Penurunan Upah Minimum, Begini Formulanya

Kemenkeu: Wajib Pajak Terdampak Bencana Sumatera Tak Perlu Bayar Pajak

Purbaya Ditanya soal Penyesuaian PPN 2026, Menkeu Jawab Begini

Topik Terkait

Pajak

Kemenkeu

Hastag Tolak Bayar Pajak

Ekonomi

Saksikan Juga

Akses Jalan Hancur, Bupati Aceh Tengah Beberkan Sulitnya Kirim Logistik ke Warga

KPK Dalami Dugaan Dana Nonbudgeter Rp200 Miliar Mengalir ke Ridwan Kamil

Penampakan Wilayah Bener Meriah, 917 Warga Masih Terisolasi

Dengarkan Keluhan Korban, Wapres Gibran Tinjau Wilayah Terdampak Bencana di Aceh

Tim SAR Gabungan kembali Evakuasi Satu Korban Tewas Bencana Banjir di Tapteng

Huntara Dibangun Secara Bertahap untuk para Korban Bencana di Sumatra | Breaking News

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Banjir