"Jadi, bapak dan ibu harus siapkan (menu) mengingat Pasuruan ini terkenal dengan kulinernya, harus memenuhi standar gizi," ujar dia.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa untuk berpartisipasi dalam program pemerintah, pelaku UMKK dan UMKM harus segera memahami prosedur yang diperlukan ke depan.
Semua aspek terkait hal ini dapat dipelajari di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di bawah Pemerintah Kota Pasuruan maupun pemkot di berbagai daerah.
Hal penting untuk diingat bagi pelaku UMKM yang ingin menjadi mitra pemerintah adalah transparansi dan kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan LKPP.
Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) menjelaskan bahwa keberadaan LKPP memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon mitra pemerintah.
"Pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan prosedur. Jadi, tidak sembarangan karena segala sesuatu harus ada pertanggungjawaban dan transparansinya. Oleh karena itu dengan adanya LKPP ini, semua memiliki kesempatan yang sama dalam proses pengadaan barang dan jasa," ujar anggota dewan itu.
Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo mengatakan bahwa pemerintah kota yang dipimpinnya membuka peluang bagi pelaku UMKM dan koperasi yang ingin berkolaborasi dalam pengadaan barang dan jasa.
Load more