PKS Sebut Agenda Jokowi Hadir di KTT OKI Momentum Bayar Utang Sejarah Indonesia: Merdekakan Palestina

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid mengingatkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam (KTT OKI) di Riyadh, Arab Saudi, dapat memaksimalkan momentum tersebut.

Dia menilai agenda tersebut merupakan momentum pelunasan utang sejarah Indonesia terhadap Palestina yang diakui oleh Presiden Jokowi sendiri yaitu merdekanya Palestina, dengan menggalang kekuatan negara-negara OKI untuk mengakhiri kejahatan perang Israel di jalur Gaza dan menghentikan penjajahan Israel terhadap Palestina secara keseluruhan.

"Presiden Jokowi perlu tampil lebih berani dan efektif dari yang sebelumnya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI di sidang OKI di Riyadh, dengan lebih mengkritisi peran negara-negara OKI sehingga mereka kembali serius melaksanakan komitmen pada alasan didirikannya OKI, yakni untuk membantu perjuangan Palestina menjadi negara merdeka," ujar dia, melalui keterangan resmi yang diterima tvOnenews.com, Senin (13/11/2023).

Anggota DPR RI ini pun menilai penting Presiden Jokowi menguatkan diplomasi yang sebelumnya dilakukan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi dengan memastikan kepala-kepala negara OKI untuk dapat bersatu padu untuk segera hentikan genosida Israel.

Kemudian membuka perbatasan Gaza, maksimalkan bantuan kemanusiaan untuk Gaza, mengirimkan pasukan penjaga perdamaian, dan lebih baik lagi bila Indonesia memelopori menjalin kerja sama yang intensif dengan negara-negara seperti Bolivia, Cile, Kolombia, Afrika Selatan yang memutus hubungan diplomatik atau menarik duta besar mereka dari Israel.

“Mewujudkan kerja sama dan kolaborasi ini sangat dipentingkan, agar OKI dapat mewujudkan tujuan pembentukannya, yakni untuk memerdekakan Palestina dari penjajahan Israel,” tukasnya.

Politikus yang akrab disapa HNW menjelaskan beberapa negara OKI memang telah mengambil sikap tegas mengoreksi hubungan mereka dengan Israel, seperti Turki, Jordan dan Bahrain yang bukan hanya menarik duta besarnya, tetapi juga menghentikan kerja sama ekonomi dengan Israel, itu semua patut diapresiasi.