Mahasiswa Aksi Tolak Tapera Alami Luka Akibat Ricuh, Wakil Ketua DPRD DIY Minta Maaf

"Saya secara pribadi mendukung sepenuhnya aksi ini. Pemotongan 2,5 persen dari gaji teman-teman untuk mendapatkan rumah butuh waktu beberapa puluh tahun. Dan hitungan saya, 150 tahun belum tentu selesai. Sehingga itu kebijakan yang tidak logis malah menambah beban bagi teman-teman kita para pekerja," tuturnya.

Semestinya, lanjut Huda, pemerintah fokus menyediakan lahan-lahan yang bisa digunakan untuk membuat rumah seperti menyiapkan kawasan siap bangun atau lingkungan siap bangun.

"Dan saya kira Yogyakarta punya peluang yang besar untuk itu. Dulu, kita pernah melakukan studi terkait perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dan Tapera kebijakan yang pantas untuk dikritisi dan tidak menjadi solusi bagi pekerja," pungkasnya. (scp/buz)