Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Tahap I di IKN Ditarget Selesai 2024

"Pada tahun 2023, alokasi anggaran IKN dimasukkan pagunya ke dalam kementerian/lembaga, antara lain Kementerian Perencanaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Polri, dan Kementerian Investasi," kata dia.

Alokasi anggaran IKN terbesar berada dalam pagu anggaran Kementerian PUPR, yakni sebesar Rp20,8 triliun untuk sarana dan prasarana dasar seperti istana dan kompleks perkantoran.

Lebih lanjut, alokasi anggaran IKN sesuai dengan proyeksi yang telah disusun, yaitu sebanyak 20 persen pembangunan IKN akan diatasi pembiayaannya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara sisanya diharapkan partisipasi dari swasta dalam negeri maupun luar negeri.

"Ke depan, kami harap ada sektor swasta yang berpartisipasi dalam pendanaan IKN," ucap Suharso. (ant/prs)