PAN Buka Suara soal Isu Kader PKS Jadi Cawagub RIdwan Kamil di Pilkada Jakarta

Jakarta, tvOnenews.com - Sekjen PAN Eddy Soeparno buka suara soal isu kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi cawagub Ridwan Kamil (RK) di Pilkada Jakarta 2024.

PKS disebut akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mengusung RK di Pilkada Jakarta. Merapatnya sejumlah partai ke KIM membuat nama koalisinya berubah menjadi KIM Plus.

Eddy mengatakan bahwa sampai saat ini cawagub RK masih dalam pembahasan. Nama tersebut nantinya akan diumumkan langsung oleh para ketua umum anggota KIM.

“Itu masih belum final ya, karena masih tahapan pembahasan. Dan ini saya rasa nanti para ketua umum lah yang akan menyampaikan itu,” kata Eddy di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2024).

“Apapun pengumuman atau yang disampaikan secara formal dan resmi posisi KIM atau KIM Plus nanti ke depan, itulah nanti akan merupakan bagian dari hasil yang diputuskan oleh para ketua umum,” sambungnya.

Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengaku partainya mendapat tawaran untuk mengisi kursi cawagub RK di Pilgub Jakarta 2024.

“Ada (tawaran) itu makanya sedang kita coba, analisis, kita kaji mana kira-kira yang nanti paling maslahat,“ ucap Syaikhu di Kantor DPP PKS, Selasa (18/6/2024).

Hal itu dia sampaikan sebelum PKS mendeklarasikan Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai cagub-cawagub yang diusungnya di Pilkada Jakarta 2024.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman tidak menyangkal bahwa partainya menjalin komunikasi dengan PKS terkait Pilgub DKI Jakarta 2024.

Habiburokhman juga tidak menyangkal terkait PKS ditawari kursi cawagub RK.

“Ya mungkin ya. Namanya komunikasi kita kan sesama kawan semua bos. Dengan PKS kan kita juga dua kali Pilpres bareng. Di DPR kan hubungan kita kan sangat baik,” kata Habiburokhman di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2024).

Sementara terkait tawaran kursi cawagub RK, Habiburokhman mengaku belum mendapat informasi resmi. Namun, dia mengatakan tawaran itu mungkin hanya lewat perorangan secara informal.

Oleh karena itu, dia menilai tawaran tersebut belum bisa mewakili Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Namanya kan dinamika politik. Ada sesuatu yang mungkin komunikasi interpersonal para petinggi tentunya substansi juga, tapi kan secara resmi belum disampaikan kepada kami. Ya mungkin-mungkin saja,” jelas Habiburokhman. (saa/muu)