Pemprov DKI: Heru Budi Tak Pernah Beri Instruksi Pemotongan Anggaran KJMU

Adapun arahan dari Heru Budi lebih kepada memprioritaskan pembangunan di Jakarta dari berbagai aspek, seperti masalah kemacetan, banjir, kemiskinan, hingga penanggulangan penurunan ekonomi.

Di dalam hal ini, JKMU termasuk ke dalam aspek penanganan kemiskinan dan penanggulangan penurunan ekonomi.

Menurutnya, jika ada kesalahan dalam penganggaran dalam KJMU maka itu bukan tanggung jawab dari Heru Budi.

"Kalau salah ya kami yang salah, bukan Bapak yang nyuruh. Intinya adalah pemanfaatan anggaran semaksimal mungkin tepat sasaran. Beliau cuma mengarahkannya seperti itu, ya kita yang menerjemahkan. Ketika ada salah hitung ya kita perbaiki," kata dia.

Sebelumnya, Heru Budi telah menegaskan bahwa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan KJMU harus sesuai mengacu pada data terpadu kesejahtearaan sosial (DTKS).

"Kalau memang mereka sesuai dengan persyaratan dan memenuhi syarat, itu kan ada mekanisme timbal balik, bisa dicek kembali ke dinas sosial, lantas di sana ada musyawarah kelurahan," ujar Heru. (iwh)