Pengamat Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Tak Otoriter di Pilpres 2024, Begini Alasannya

Hendra menyebut bahwa pemimpin otoriter biasanya haus pujian atas keberhasilannya dan akan mengalihkan tanggungjawab kegagalannya kepada hal lain selain dirinya.

Menurutnya, perluasan kekuasaan pemerintah secara dramatis, ego politik yang liar dan didorong untuk meningkatkan kekuasaan otoriter tidak boleh dibiarkan, karena bisa menyengsarakan masyarakat.

Ciri kedua, lanjut dia, yang bisa dipilih adalah pemimpin jujur. Masyarakat bisa melihat kejujuran dari konsistensi antara perkataan dan perbuatan di masa sebelumnya.

"Pemimpin yang ketika awal pemilu mencalonkan dirinya dan mengatakan dirinya sebagai pemersatu, namun ketika sudah menjabat masih tetap melanjutkan perilaku sebagai politisi yang mewakili kepentingannya, berbuat menindas lawan yang tidak sependapat dengannya, hanya berfokus pada memperoleh kekuasaan bukanlah orang yang jujur," terangnya.

"Di dalam kejujuran ada kebaikan, konsistensi, dan integritas moral," sambungnya.

Maka dari itu, dia menegaskan bahwa masyarakat harus ikut ambil peran memajukan Indonesia lewat penggunaan hak pilih pada 14 Februari 2024 nanti.

Masyarakat, kata dia, perlu melakukan sesuatu untuk kebaikan, tidak pernah menyerah untuk mendapatkan kebebasan dan kemakmuran dengan cara memilih pemimpin yang jujur dan tidak otoriter.(rpi/lpk)