Jakarta, tvOnenews.com -  Budaya pemerintahan baru yang terbiasa mengganti kurikulum sekolah dikritisi oleh para guru. Oleh sebab itu, pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diminta untuk menghentikan budaya gonta - ganti kurikulum di sekolah. 

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Prof Unifah Rosyidi saat membuka Konferensi Kerja Provinsi V PGRI Jawa Tengah Masa Bhakti XXII yang berlangsung di Balairung Universitas PGRI Semarang, Jawa Tengah, Minggu (28/4/2024).

PGRI  meminta agar pemerintahan baru jangan dengan mudah mengubah kurikulum pendidikan yang sudah ada di sekolah-sekolah.

"Kita selalu belajar bahwa setiap ujung pergantian ada kurikulum baru. Nanti kemudian oleh kabinet baru dievaluasi," kata Prof Unifah Rosyidi.

Menurut Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu, perubahan atau pergantian kurikulum pendidikan sebenarnya tidak terlalu penting.

"Jadi, konteks kami tidak terlalu penting pergantian itu. Yang penting adalah bagaimana kurikulum itu dapat menggerakkan guru dan murid untuk dapat memperbarui dirinya," katanya.

Apalagi, menurut Prof Unifah Rosyidi, pergantian kurikulum pendidikan harus dilakukan didasari oleh kajian yang benar-benar matang.

Harapan Guru

Berkaitan dengan pemerintahan baru nantinya, Unifah juga berharap Menteri Pendidikan nantinya adalah sosok yang memiliki kecintaan kepada dunia pendidikan dan guru.

Ia mengatakan PGRI juga berupaya menyampaikan masukan kepada pemerintahan baru nantinya mengenai kriteria-kriteria ideal Menteri Pendidikan.

"Kami juga sedang berdiskusi untuk memberikan masukan secara tertulis. Lembaga kajian PGRI akan melakukannya," pungkas Unifah.

Masa jabatan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Pemerintahan baru selanjutnya akan dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (ant)